Connect with us

Awas, Kolaka Terancam Defisit Puluhan Milyar Rupiah

Kolaka Membangun

Awas, Kolaka Terancam Defisit Puluhan Milyar Rupiah

KOLAKA,SUARAKENDARI.COM- Sekertaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bachrun Hanise yang sekaligus sebagai kepala Dinas Pendapatan Kolaka mengungkapkan jika tahun ini Kolaka berpotensi defisit hingga Rp.65 Milyar. Perkataan itu disampaikan dalam rapat bersama tim badan anggaran DPRD Kolaka siang tadi.

Potensi defisit ini disebabkan kebocoran pada beberapa target pendapatan daerah. Termasuk tidak terealisasinya sejumlah target pemasukan. Kata dia, hingga triwulan kedua atau bulan Juni 2014, pemasukan daerah baru mencapai 47 persen atau sekitar Rp. 375 Miliar dari keseluruhan target APBD yaitu Rp.795 Miliar. Sedangkan realisasi PAD Kabupaten Kolaka baru sekitar 37 persen atau Rp. 36,8 Miliar dari total target Rp.50 Miliar PAD.

“Target keseluruhan APBD kita termasuk dana perimbangan, bagi hasil dan lain-lain, mencapai sekitar Rp795 miliar. Kalau untuk PAD Kolaka sekitar Rp50 miliar. Kami melihat ada beberapa potensi yang akan menyebabkan defisit APBD, sehingga kemungkinan target-target kita tidak bisa tercapai,” jelasnya.

Bahrun mengungkapkan, sebanyak 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai pemungut PAD. Namun baru beberapa yang sudah mencapai target, minimal mencapai 50 persen pada triwulan kedua tahun ini. SKPD yang sudah mencapai target bahkan lebih itu adalah BLUD RS Benyamin Guluh dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Sisanya masih dibawah 40 persen, bahkan ada yang hanya baru 13 persen seperti Dinas Catatan Sipil.

Sejumlah Dinas yang dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat itu mengungkapkan, penyebab belum tercapainya target PAD karena beberapa faktor. Seperti diberlakukannya Undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang pelayanan gratis. Yang mana semua jenis pelayanan kepada masyarakat dibebaskan dari biaya apapun. Sehingga target yang sudah ditetapkan ditiap SKPD, tidak bisa direalisasikan. Mereka yang gigit jari akibat undang-undang itu adalah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan lainnya.

Faktor terparah, adalah imbas dari pemberlakuan Undang-undang Minerba, yang mengharuskan pelarangan eksport bahan tambang mentah. Dinas Pertambangan tak mampu berbuat banyak akibat Undang-undang tersebut. Begitu pula Dinas Perhubungan yang selama ini mendapatkan pemasukan dari aktivitas bongkar muat dan pengangkutan mineral tambang.

Beberapa opsi ditawarkan oleh anggota DPRD Kolaka agar target pendapatan tersebut tertutupi. Seperti pemberlakukan NJOP baru untuk menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penjualan ore di stok pile perusahaan tambang ke perusahaan dalam negeri. DPRD menilai, jika stok pile dibiarkan menumpuk di pesisir saja, akan merusak lingkungan. Karenanya, ore yang jumlahnya ribuan metrik ton itu dijual ke perusahaan tambang dalam negeri saja.

“Kami undang para SKPD ini untuk mendengarkan keluhan mereka mengenai adanya isu defisit APBD. Kita identifikasi masalahnya, lalu kita beri masukan. Nanti kami akan adakan rapat dengan bupati mengenai masalah ini. Karena target-target SKPD sudah terlanjur ditetapkan,” kata Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir yang ditemui usai rapat. ABDI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kolaka Membangun

To Top