Awas, Disinyalir Ada Program “Siluman” di Alokasi Dana Desa

-Penegak Hukum, Diminta Bertindak-

SUARAKENDARI.COM-Peruntukan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bombana sudah tidak murni lagi. Item program yang sejatinya lahir dari sebuah musyawarah desa, telah dipreteli oleh oknum, di birokrat tertentu.

Alhasil, alokasi dana yang bersumber dari APBN itu, telah memuluskan sejumlah item program yang diduga merupakan program titipan dari pejabat.

“Ini sudah pelanggaran atau pengingkaran atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Rencana anggaran kegiatan di desa itu, normalnya lahir dari aspirasi masyarakat desa, bukan di intervensi atau dipaksa agar anggarkan program tertentu,” kritik Syukur anggota DPRD Bombana.

Politisi asal Gerindra Kabupaten Bombana ini mencontohkan kekecewaan yang dialami masyarakat di Desa Rompu Rompu Kecamatan Poleang Utara

“Disana itu masyarakat sangat mendambahkan program irigasi. Makanya, saat musyawarah desa disana itu, ramai-ramai usulkan program irigasi tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika melihat rencana kegiatan anggaran desa. Irigasinya tidak muncul, justru yang muncul urusan tetek bengek yang tidak pernah diusulkan oleh warga. Inikan lucu dan sangat mengkhianati keinginan masyarakat disana,” ungkap Syukur beberkan hasil kunjungan kerjanya di wilayah Desa Rompu Rompu.

Lebih menyakitkan lagi sambung Syukur,aparatur desa seolah di intervensi. “Saya langsung tanya sama aparat desanya. Kenapa bisa lain yang diusul, lain yang diprogramkan.  Mereka menjawab, sebagian program telah diarahkan oleh oknum di pemerintahan Bombana,” kesal Syukur

Satu diantara program yang disebut-sebut titipan tersebut, yakni program lampu penerangan jalan.” Saya itu cuma takut, jangan sampai program semacam ini dipaksa menyeluruh. Artinya, diarahkan ke semua desa untuk memprogramkan kegiatan yang sama. Lalu, telah disiapkan pihak ketiga untuk sistem pengadaannya secara serentak,” duga Syukur.

Cara-cara seperti itu kata mantan kepala Desa Tontonunu ini mencederai semangat lahirnya UU desa tersebut. “Kalau itu yang terjadi, mana bisa lahir kemandirian atau kesejahteraan masyarakat desa. Jika masyarakat ingin A, lalu disodorkan harus B,” tukasnya.( DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *