Anggota DPRD Sultra Kecam Bupati Buton

Suarakendari.com– Pernyataan Bupati Buton, Umar Samiun pada salah satu media cetak yang menyatakan adanya oknum yang bermain dalam proses paripurna pemekaran calon Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) mendapat sorotan tajam dari DPRD Sultra.

Pihak DPRD Sultra secara resmi mengatakan keberatan atas penyataan dari Bupati Buton tersebut dan meminta agar Umar Samiun untuk menarik pernyataannya serta mengklarifikasi tuduhan adanya oknum dari DPRD Sultra yang bermain dalam proses paripurna calon Provinsi Kepulauan Buton.

“Kita minta Bupati Buton mengklarifikasi pernyataanya di koran karena itu sangat menyesatkan masyarakat. Kasian teman-teman DPR yang sudah bekerja maksimal tapi ternyata Bupati Buton menafsirkan lain”. Ungkap Ketua Komisi I DPRD Sultra, Taufan Alam usai membaca pernyataan Umar Samiun pada salah satu media cetak

Taufan menegaskan bahwa sebenarnya yang membuat pengurusan calon DOB Provinsi Kepton terkesan lamban yakni dalam proses administrasinya yang tidak dilengkapi oleh Umar Samiun. Bupati Buton, kata Taufan telah lalai dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang tidak dilengkapi dengan stempel.Pada saat rapat dengar pendapatpun dia mengaku telah meminta untuk memperbaiki kekurangan tersebut namun hingga saat ini masih belum diperbaiki.

“Sebenarnya yang membuat Kepton menjadi lambat ada dalam proses administrasinya, Bupati yang lalai dalam mengeluarkan SK yang tidak satupun yang terstempel. Jadi sebenarnya bukan karena ada oknum yang bermain tapi karena kelalaian Bupati Buton sendiri yang mengeluarkan surat atau SK tidak berstempel”.Katanya.

Oleh karenanya Taufan meminta agar Umar Samiun untuk menarik ucapannya dan mengklarifikasi bahwasanya tidak ada sama sekali anggota DPRD yang berusaha untuk menghalangi. Dia mengatakan bahwa justru pihaknya mempercepat proses paripurnanya.

Hal itu dibuktikannya dengan tetap melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka penentuan waktu paripurna DPRD untuk mempercepat terbentuknya Provinsi itu meski permintaan DPR untuk melengkapi stempel dan penetapan ibukota Baubau belum terpenuhi.

“Buktinya meski semua SK yang dikeuarkan Bupati untuk distempel tidak diselesaikan dan hasil dari penetapan ibukota belum sampai namun hari ini kita tetap melakukan bamus dalam rangka penetapan paripurna”.Katanya sebelum memulai rapat Bamus untuk membahas waktu paripurna Kepton itu di kantornya. Ranu, (09/09/15).

Dalam menyatakan pendapat di media masa, Taufan menilai Umar Samiun harus mengoreksi diri dalam menuduh para anggota DPRD. Tidak sampai disitu, Taufan juga dengan tegas meminta agar Umar mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Jika tidak maka DPRD tidak akan membantu proses pemekaran Kepton, seluruh cakupan wilayahpun harus melengkapi semua berkasnya sebelum dilakukn paripurna.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi I DPRD Sultra, Ruslimin Mahdi juga mengungkapkan bahwa adanya sinyalemen dari Bupati Buton tentang oknum DPRD yang bermain untuk memperlambat pemekaran Kepton itu sama sekali tidak benar. Seluruh wilayahpun kata Ruslimin mengetahui bahwa berkas administrasi calon DOB tersebut belumlah lengkap sehingga menurutnya hal itu juga harusnya menjadi pertimbangan dari Umar Samiun dalam menilai.

Dia juga mengatakan bahwa seharusnya Umar bukannya mengomentari permasalahan tersebut dengan menuduh secara sembarangan melainkan secara proaktif dalam melengkapi berkas administrasi calon Provinsi itu. (r1/Media Kendari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *