Anggota DPRD Bombana Dinilai Ingkar Janji

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dinilai ingkar atas janji-janjinya. Pembahasan percepatan peraturan Daerah (Perda) tentang tata cara pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bombana, hingga kini tak kunjung diselesaikan.

Padahal sebelumnya, para wakil rakyat itu telah berjanji bakal menuntaskan perda tersebut pada bulan Juni lalu. Tapi nyatanya,  lewat dua bulan dari tenggat janji itu. Perda yang ditunggu-tunggu masyarakat Bombana ini, tidak kunjung direalisasikan.

Dewan dituding sengaja mengulur-ulur waktu. Sebab penetapan perda tentang tata cara pilkades ini, sejatinya sudah dijadwalkan, Selasa pekan lalu (4/8). Namun
Rapat paripurna kali itu terpaksa batal, akibat “dibuat” tidak quorum.

“Saya duga ini, bagian dari intrik atau skenario politik. Bisa jadi punya unsur kesengajaan. Sebab, kenapa sebuah undangan paripurna, tiba-tiba dibuat tidak quorum. Bukankah mereka (DPRD) yang buat undangan paripurna itu. Lantas kenapa ketika penetapannya , tiba-tiba tidak dihadiri banyak anggota. Ini yang mengherankan, mengundang kecurigaan bahwa ini seakan ter-setting,” kesal Aziar warga Bombana.

Ketua Koordinator Divisi Investigasi Lembaga Pemantau Infrastruktur Pedesaan Bombana ini, ingatkan DPRD Bombana agar tidak menghambat atau menunda terbitnya payung hukum untuk pelaksanaan pesta Demokrasi di tingkat desa. “Desa itu butuh pimpinan devenitif. Bukan memperpanjang pelaksana Desa. Ini yng harus dipahami bersama, utamanya bagi DPRD itu,” ujarnya.

Diketahui sebanyak 105 desa dari total 116 jumlah desa di Kabupaten Bombana dipimpin oleh pelaksana Desa dari kalangan PNS setempat. Para pelaksana ditunjuk akibat perda pilkades tidak kunjung ditetapkan oleh pihak DPRD Bombana. Sementara sejak januari 2015 lalu, ratusan kepala desa di Bombana telah berakhir masa jabatannya.

Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Bombana belum juga menetapkan kapan penjadwalan ulang untuk paripurna penetapan perda pilkades di Kabupaten Bombana.

“Kami batalkan Paripurna (waktu itu) sebab jumlah anggota tidak quorum. Dalam tatib, jika rapat tidak quorum maka pengambilan keputusan dianggap tidak sah.  Saya sudah skorsing,  menunggu teman-teman datang. Tapi hingga batas skorsing tiba (Saat itu), mereka belum juga datang. Sehingga paripurna dibatalkan dan menunggu penjadwalan ulang,” tukas Ahmad Mujahid wakil ketua DPRD Bombana

Politisi asal Golkar ini, ikut heran atas sikap teman-teman anggota lain, yang tidak datang saat paripurna penetapan perda pilkades. Akibatnya, paripurna pada Selasa pekan lalu itu, batal telorkan keputusan. (DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *