Aneh, 200 Orang Punya Sertifikat di Kawasan Teluk Kendari

SUARAKENDARI.COM-Mafia tanah diduga telah berperan sekaligus mengambil untung besar di teluk kendari. Bahkan diduga melibatkan oknum-oknum pegawai Badan Pertanahan Kendari dan aparat kelurahan karena telah menerbitkan surat keterangan tanah sebagai rujukan dikeluarkannya sertifikat tanah.

Anggota DPRD Kota Kendari Muhammad Ali mengungkap saat ini setidaknya sekitar 200 orang yang mengklaim memiliki sertifikat di atas lahan teluk kendari. Bahkan, anehnya sertifikat warga berada di atas laut.

Anggota DPRD Kota Kendari Muhammad Ali mengaku prihatin dengan aktifitas jual beli tanah di kawasan teluk Kendari, mengingat kawasan tersebut adalah tanah Negara dan merupakan kawasan konservasi perairan laut. “Bagaimana mungkin laut bisa disertifikat, ini sangat disayangkan,”katanya.

Menurutnya, jika ditelusuri maka akan sangat banyak actor yang terlibat dari proses jual beli tanah teluk kendari, terutama keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari selaku penerbit sertifikat.

Bagi politisi Golkar ini, sangat mengherankan sekaligus sangat tidak masuk akal jika BPN tidak mengetahui tanah-tanah yang mereka sertifikat itu masuk dalam kawasan teluk, sebab dalam aturannya, sebelum sertifikat terbit terlebih dahulu dilakukan pengukuran tanah. Mana mungkin mereka (BPN, Red) mengukur di atas air.

Senada dengan Muhammad Ali, Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra menuding adanya mafia tanah di kawasan teluk Kendari. Menurutnya, aktifitas penguasan lahan di teluk kendari sangat massif dan terstruktur dan tidak berdiri sendiri. Jika ditelusuri maka akan sangat banyak aktior-aktor yang terlibat di sana.

Ia mencontohkan, terbitnya sertifikat tentu tidak terjadi begitu saja, ada proses atau tingkatan yang terjadi layaknya pengurusan tanah selama ini. Misalnya, sebelum sertifikat tanah diterbitkan, ada penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) yang diterbitkan oleh pemerintah kelurahan atau desa sehingga ini menjadi dasar oleh badan pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.

“Tetapi perlu ingat, sebelum sertifikat diterbitkan, petugas berkewajiban melakukan peninjauan lahan untuk pengukuran. Jadi pertanyaan kita, kenapa sertifikat bisa terbit di atas laut? Berarti selama ini, petugas BPN tidak melakukan peninjauan lapangan atau pengukuran lapangan,”ungkapnya.

Ia menyayangkan, pihak BPN Kendari yang diundang secara resmi berdiskusi tidak hadir. Ini mengindikasikan pihak BPN Kendari tidak peduli atau bisa jadi mereka dengan sengaja menghindari diskusi dengan para pihak, karena takut menuai kritikan. Ini artinya, isu mafia tanah di teluk terjadi benar-benar terjadi dan diduga oknum BPN merupakan salah satu pihak yang dicurigai ikut terlibat,‚ÄĚtohok Kisran.

Seperti diketahui, saat ini luas lahan di teluk kendari terus menyusut, menyusul aktifitas penguasaan lahan oleh oknum masyarakat di teluk kendari. Seluruh wilayah pesisir khsusunya yang berada di sebelah selatan teluk kendari telah disertifikat. Diperkirakan ada sekitar dua ratus sertifikat tanah telah diterbitkan pihak BPN Kendari disepanjang kawasan teluk kendari, termasuk mencakup seluruh kawasan hutan mangrove di kawasan itu. SK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *