Amdal Perlu Partisipasi Publik

Oleh: Omar Pidani

Beberapa hari lalu, harian Kendari Pos memberitakan pencabutan 36 Izin Pengelolaan Lingkungan atau umumnya dikenal dengan Izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan. Hal ini tentunya tidak asing bagi mereka yang mahfum akan prosedur pemberian, pelaksanaan dan pengawasan perizinan lingkungan yang sudah ‘diresepkan’ dalam Undang-undang No.39 tahun 2006. Langkah BLH Provinsi untuk mengintervensi penerbitan produk perizinan lingkungan di dalam jurisdiksi kabupaten biasa diistilahkan dengan ‘second line of enforcement’, tentu ini dilakukan dengan argumen-argumen teknis procedural yang menurut BLH Provinsi benar.

Saya mencoba meringkas publikasi media pemberitaan dan respon publik di media sosial ihwal pencabutan Izin AMDAl ini, dan menganalisa tema-tema yang muncul dalam publikasi dan respons tersebut dengan perangkat software pengolahan data kualitatif yang dinamakan NVivo. Berbagai tema bermunculan, namun tema-tema ini mengelompok ke dalam tiga hal pokok yakni rendahnya tingkat kepuasan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan, minimnya kepercayaan publik atas regulator perizinan lingkungan dan compliance mechanism (mechanism keberatan) atas pembatalan izin AMDAL. Umumnya publik tidak menyertakan argumen yang lugas atas ketidakpuasan atau ketidakpercayaan aspek regulasi dan pihak regulator perizinan lingkungan. Finger-pointing (tunjuk jari) atas siapa yang salah lebih banyak ditujukan kepada regulator di wilayah Kabupaten. Sekali lagi, ini juga tanpa banyak meninggalkan jejak bagi pembaca untuk paham mengapa regulator kabupaten yang ‘salah’. Tentu menarik untuk mempelajari lebih jauh mengapa komentar-komentar finger-pointing ini bermunculan secara sub-conscious ibarat kesan yang solid tertanam dalam memori seseorang yang pernah mengalami sebuah pengalaman buruk Namun akan sangat panjang untuk membahas hal ini dalam rubrik opini. Yang patut mendapat merit (penghargaan ) adalah meningkatnya kesadaran publik akan compliance mechanism (mekanisme pengajuan keberatan) yang disarankan untuk diambil oleh pihak pebisnis/pemegang izin jika tidak puas atas keputusan ini.

Tema tentang legal compliance mechanism tentu sangat menarik. Bagi pemegang izin, mengajukan keberatan secara hukum dengan menggunakan mekanisme judisial yang tersedia (misalnya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah penting dan strategis. Penting karena ia dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan hukum yang pasti tentang valid atau tidaknya keputusan yang diambil BLH.

Banyak kondisi yang menyebabkan Izin AMDAL tidak bisa dioperasionalisasikan di lapangan. Mungkin karena studi pendahuluan yang kurang akurat, ketidaksesuaian tindakan pengelolaan lingkungan dengan rencana, perubahan scope usaha, perubahan kondisi lingkungan, kurangnya saran teknis yang didapatkan untuk perbaikan tindakan pengelolaan yang disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan atau scope usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain-lain, ketidak operasionalan AMDAL biasanya tidak murni kesalahan pemegang izin, namun sedikit banyak juga disebabkan oleh lemahnya kinerja operator. Pemegang harus mencoba untuk menempatkan ketidak operasionalan Izin AMDAL-nya sesuai dengan konteks lokaslitasnya masing-masing. Dan tidak ada tempat yang lebih baik dari selain melalui mekanisme judisial yang ada.

Saat pihak pebisnis vis-à-vis regulator (BLH Provinsi), mungkin dengan BLH Daerah sebagai tergugat intervensi, saling duplik dan replik disertai dengan bukti dan saksi, disitulah publik juga berpeluang untuk memahami lebih jauh apa sebenarnya yang menggaris bawahi kejadian ini. Apakah ini murni tentang tidak qualified-nya regulator di tingkat kabupaten, faktor-faktor di atas tadi, ataukah semata konflik kepentingankah antara regulator provinsi-kabupaten dan pemegang izin. Sudah merupakan rahasia umum, jika pemberian Izin AMDAL punya politik ekonomi nya sendiri. Banyak intrik-intrik politik tersembunyai tidak nampak dipermukaan namun perlu bagi public untuk dipahami.

Membawa persoalan-persoalan kelalaian pengelolaan lingkungan melalui mekanisme judisial juga sebuah langkah yang strategis. Karena hal tersebut dapat memansakan debat pro dan kontra yang kemudian diharapkan dapat memacu peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Laporan studi Bank Dunia di tahun 2005, yang berjudul “What is Right with AMDAL” yang merupakan ringkasan 10 studi kasus di negara-negara maju menyimpulkan bahwa partisipasi public merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan lingkugan. Pasal 66, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan kita, menjamin proteksi public bagi setiap individu dan entitas yang ingin memperjuangan kondisi lingkungan yang sehat. Ini bisa menjadi celah bagi publik yang ingin mengentaskan kelalaian hukum melalui mekanisme yudisial. Di Australia, misalnya, pebisnis ekstraksi, selalu mendapatkan tekanan sosial yang tinggi bahkan selama daur usaha. Jika terdapat konspirasi hukum dalam pengambilan keputusan pun, public bisa mengajukan “public Inquiry” melalui komite yang dibuat secara independent. Dengan keputusan leadership dari pemimpin nasional atau negara bagian, banyak complaint yang diajukan oleh publik akhirnya dimenangkan oleh publik. Kita mungkin masih ingat bagaimana British Petroleum (BP) dinyatakan kalah di pengadilan atas tuntutan negara dan publik atas pencemaran minyak di Teluk Meksiko, pada tanggal 20 April 2010, dan harus membayar biaya kompensasi sebesar 18 Milyar Dolar US (2,5 triliun rupiah) atas kerugian lingkungan dan penghidupan masyarakat. Ini sangat jauh berbeda di negara kita dimana kebanyakan kasus-kasus lingkungan, seperti insiden Teluk Buyat, yang sekalipun terbukti namun gagal memenangkan kepentingan public.

Tapi apa yang penting dari proses ini sesungguhnya adalah pesan yang disampaikannya. Hasil keputusan hukum yang kuat, memberikan pesan kepada setiap pebisnis ekstraktif bahwa negara serius akan pengelolaa lingkungan yang baik. Benar bahwa industry ekstraktif mendukung kita untuk memanfaatkan bahan-bahan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, namun benar bahwa lingkungan punya daya dukung (carrying capacity) yang sangat terbatas dan ketika kita melewati kapasitas itu, alam akan mengalami perubahan-perubahan yang seringkali tidak nyaman bagi mahluk hidup yang ada di atasnya. Tanpa perhatian dan partisipasi semua pihak, tidak akan ada model pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi semua.***

Penulis adalah Dosen Universitas Haluoleo, Peneliti dan Kandidat Doktor bidag Politik Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam di Colllege of Asia and the Pacific, Australian National University, Australia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *