Connect with us

Aktifis di Sultra Desak Cabut UU ITE

Uncategorized

Aktifis di Sultra Desak Cabut UU ITE

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Kasus yang menjerat salah satu aktifis perempuan Titing Saranani yang ditangkap atas sangkaan melanggar UU ITE (Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) memicu reaksi dari para aktivis demokrasi di Sultra.  Pasalnya, kasus tersebut  menambah deretan panjang praktek buruk penanganan kasus-kasus penghinaan yang di jerat dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) No. 11 Tahun 2008, dimana Titing dijerat Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1).

UU ITE tersebut sudah saatnya di cabut karena sudah banyak memakan korban dari kalangan aktivis, pers dan masyarakat yang berkicau di media sosial. Salah satunya Titing Saranani, karena ingin membela temannya bernama yang di katai ‘perempuan rusak’ oleh pacarnya, lalu Titing menulis status di facebook dengan mengatakan Laode Rahmat (pelapor) dengan kata ‘Gigolo’. Karena tidak terima dikatakan Gigolo’ lalu Laode Rahmat melaporkan Titing Saranani. “Yang satu menghina melalui mulut yang disebar ke teman-temannya, yang satunya menghina melalui internet, hinaan berbalas hinaan sepadan, tapi kalau hinaan berbalas jeruji 6 tahun (UU ITE), ini sangat tidak adil,”kata Emmy Astuti, Direktur Eksekutif Institut Demokrasi.

Disisi lain, lanjut Emmy, media juga hanya mengangkat bahwa Titing Saranani yang menghina orang tanpa menanyakan mengapa ia membuat status seperti itu, tentunya ada latarbelakangnya seseorang melakukan itu. Begitupun dengan pihak kepolisian yang seharusnya berlaku adil dalam penanganan kasus tersebut.

Selain itu, UU ITE juga dinilai telah menjadi alat negara untuk mengkriminalisasi warga negaranya yang berpendapat, beropini maupun mengkritik. Sudah ada kurang lebih 50an orang diseluruh indonesia yang dijerat oleh UU ITE ini.

Olehnya itu, Institut Demokrasi meminta agar  UU ITE tersebut khususnya pasal 27 dan 45 harus dicabut, karena pasal tersebut merupakan pasal karet yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, beropini, dan berekspresi dan telah banyak memakan korban dari kalangan aktivis, pers, dan masyarakat kecil. Hanya karena seseorang menulis status di facebook untuk mengeluh atau mengkritik, lalu seseorang dapat di jerat dengan pidana paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak satu milyar. Ini tidak sebanding.

Meminta kepada pers untuk bersatu dalam advokasi UU ITE tersebut karena salah satu korban yang banyak dijerat oleh UU tersebut adalah jurnalis yang masih mendekam di balik jeruji. Olehnya itu media pers turut mendukung advokasi UU ITE. Apalagi saat ini AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) dan beberapa lembaga pers lainnya sedang mengadvokasi UU ITE agar segera dicabut karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Meminta Kapolda Sultra agar memerintahkan kepada bawahannya untuk tidak melakukan penahanan meskipun Titing berstatus sebagai DPO. “Penahanan ini sangat subjektif dari pihak kepolisian. Kalau mau buka-bukaan, banyak DPO juga tidak ditahan. Silahkan bapak Kapolda mengeceknya di institusinya,”tantang Emmy. YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top