Connect with us

4 Istri Bupati dan 2 Anak Pejabat Daerah Ditetapkan Jadi Anggota DPRD Sultra

Hukum & Kriminal

4 Istri Bupati dan 2 Anak Pejabat Daerah Ditetapkan Jadi Anggota DPRD Sultra

KENDARI, SUARAKENDARI. Com- Empat istri bupati serta dua anak bupati dan wali kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih DPRD setempat, berdasarkan hasil pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu.

Tak hanya itu, istri sekretaris daerah provinsi Sultra, Yati Lukman Abunawas asal partai Nasdem. Istri mantan bupati Muna Waode Siti Nurlaela (Golkar) dan istri mantan bupati Buton Waode Salmatiah (Demokrat) juga ditetapkan jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Hidayatullah membenarkan penetapan istri dan anak pejabat dari beberapa kabupaten dan kota jadi anggota DPRD Provinsi Sultra. Hal itu sesuai dalam rapat pleno KPU Sultra atas penetapan caleg terpilih yang dilaksanakan, Senin (12/5/2014) di hotel Zahra Kendari.

“ Keliatan memang seperti itu memang yang lolos ini, ada dari anak pejabat istri pejabat. Tetapi juga ada dari kalangan biasa, jadi memang pilihan masyarakat kita beragam tergantung bagaimana sosialiasasi dan mobilitas para caleg,” ungkap Ketua KPU Sultra, Senin (12/5/2014).

Empat istri Bupati yakni Suryani Imran, istri Bupati Konawe Selatan dari partai Golkar. Waode Farida, istri bupati Muna dan istri bupati Buton Utara, Murniaty M. Ridwan asal Partai Amanat Nasional (PAN) serta Isyatin Syam, istri bupati Konawe Utara dari partai Demokrat.

Sedangkan anak wali kota Kendari, Andriatma Dwi Putra dari PAN meraup suara tertinggi sebanyak 25. 387. Wahyu Ade Pratama, Imran anak bupati Konawe Selatan dari partai Golkar.

Sementara itu, koordinator daerah pemantau pemilu pusat kajian dan advokasi hak azasi manusia (Puspa Ham) Sulawesi Tenggara, Kisran Makati menyatakan, terpilihnya keluarga pejabat itu tidak terlepas dari politik transaksional dengan adanya tekanan birokrasi yang masif dan sistematis.

“ Keluarga pejabat yang masuk caleg keliatan bagaimana bupati menyalahgunakan kekuasaanya dengan cara menekan birokrasi (kepala SKPD) sampai kepala desa, belum lagi APBD dialokasikan di tempat yang salah. Misalnya dana bansos yang diberikan kepada mereka yang tidak berhak, digunakan untuk kepentingan kampanye dan pemenanganan bagi keluarga pejabat atau bupati,” ungkap Kisran, Selasa (13/5/2014).

Pihaknya, kata Kisran telah menemukan beberapa bupati dan pejabat daerah yang lainnya menggunakan fasilitas negara berupa APBD dan bantuan sosial lainnya. “ Misalnya bupati Konawe Utara dan Konawe Selatan dan beberapa pejabat lainnya menggunakan anggaran daerah untuk memuluskan keluarganya dapat terpilih menjadi anggota dewan,” tambahnya.KIKI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top