Connect with us

2015, Pegawai Bolos”Dilarang” Terima Tunjangan

Uncategorized

2015, Pegawai Bolos”Dilarang” Terima Tunjangan

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Meski bonus menanti ditahun 2015, namun tidak semua Pegawai struktural Kabupaten Bombana menikmati dana segar melalui program Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Rencananya, Pemkab Bombana akan memperketat aturan main bagi PNS penerima dana TPP. Dalam rilisan rancangan Peraturan Bupati terkait acuan TPP 2015, menetapkan sejumlah Kriteria dan syaratnya tertentu penerima TPP.

Diantaranya, PNS harus mengikuti apel pagi dan apel siang/sore tepat waktu. PNS harus masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tupoksi. Boleh
melaksanakan tugas luar seperti mengikuti diklat, namun berdasarkan perintah tugas atasan atau pejabat yg berwenang.

Bagi pegawai yang tidak atau kurang memenuhi kriteria tersebut, dikenakan sanksi pemotongan dana TPP. Persentase pemotongan berdasarkan pada penilaian komponen disiplin.

Kepada wartawan, Kepala BKD Bombana Man Arfa mengatakan, bagi PNS yang tidak masuk kantor karena alpa 10 hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berjangka atau selang-seling selama masa 2 bulan, tidak diberikan TPP.

Begitu juga dengan PNS dengan berstatus titipan di lingkup pemkab Bombana, mereka juga tidak diberi TPP.

Selain itu, PNS yang tidak masuk kantor karena cuti izin atau sakit lebih dari 12 hari kerja dalam masa 1 bulan, juga tidak berhak menerima TPP.

Selain itu dalam rencana Perbup terdapat persentase pemotongan TPP.  disebutkan untuk tidak hadir atau tidak masuk kantor atau alpa, setiap 1 hari kerja dipotong 3 persen dari jumlah TPP setiap bulan. Tidak apel pagi (TAP) setiap satu kali di potong 1,5 persen dari jumlah TPP. Tidak apel sore (TAS) 1,5 persen, izin tidak apel pagi atau apel siang, setiap 1 kali dipotong 1 persen.

Bahkan meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa izin atasan setiap 1 hari kerja dipotong 1 persen, tidak masuk kantor karena cuti izin atau sakit setiap 1 hari kerja dipotong 2 persen.

“Aturan main tersebut masih dalam proses rencana penyusunan perbup dan belum mendapat persetujuan atau disahkan oleh Bupati,” ungkap Man Arfa.

Selain itu, trdapat pula rancangan PNS yang tidak berhak atas TPP. Diantaranya  PNS lingkup pemkab Bombana, namun berstatus titipan. Serta
PNS yang tidak masuk kantor karena cuti izin atau sakit lebih dari 12 hari kerja dalam masa 1 bulan. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top