Connect with us

124 Kades di Muna Studi Banding ke Jogja, BPMD Agenda Tahunan

Daerah

124 Kades di Muna Studi Banding ke Jogja, BPMD Agenda Tahunan

Suarakendari.com – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Muna, kembali menemukan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu calon Petahana atau incumbent yakni dr LM Baharuddin. Dari laporan yang masuk di meja Panwas Muna, sebanyak 124 Kepala Desa di Kabupaten Muna, diberangkatkan menuju Jogjakarta dengan alasan kegiatan studi banding.

Panwas Muna menilai, hal ini sengaja dimanfaatkan oleh calon Petahana, sebelum masa jabatan dirinya (dr LM Baharuddin,red) berakhir. Apaalgi, anggaran yang digunakan untuk memberangkatkan para kepala desa ini, menggunakan APBD tahun 2015.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pemdes BPMD Kabupaten Muna, Nazaruddin Saga, saat dikonfirmasi melalui telepon gemgamnya, Rabu (16/9) mengatakan, mereka (124 kepala desa) yang diberangkatkan ke Jogjakarta, merupakan program tahunan dari BPMD Kabupaten Muna. Program ini telah berjalan sejak 2013 kemarin.

“Program itu sudah tiga tahun berjalan, namanya Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam bentuk studi banding. Tidak ada Hubungannya dengan Pilkada. Dan perlu diketahui ada juga anggota DPRD yang ikut untuk melihat pelaksanaan dari program tersebut,” jelas Nazaruddin.

Studi banding ini, lanjutnya lagi, para kepala desa ini mengunjungi dua daerah yakni Desa Panggung Harjo (Juara lomba desa tahun 2014) dan dijadikan sebagai desa percontohan, dan desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul (Terbaik secara nasional dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa).

“Anggaran yang digunakan untuk memberangkatkan mereka ini menggunakan ADD tahun 2015, sesuai yang termuat di dalam APBD desa Kabupaten Muna tahun 2015,” katanya.
Sebelumnya, Panwaslu Muna akan meminta klarifikasi kepada para Kepala Desa yang diberangkatkan ke Jogja. Panwas menilai, jangan sampai ada unsur politik apalagi saat ini telah memasuki masa kampanye.

Jika hal itu merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Muna, Panwaslu juga tidak mempersoalkan hal tersebut. Tetapi, saat ini merupakan momen kampanye dari para pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Muna nanti, sehingga hal itu bisa dijadikan sebagai strategi kampanye dari calon Petahana ini.

“Nantinya, Panwas Muna akan meminta laporan dari para kepala desa ini, apa saja yang mereka lakukan disana. Kalau ada temuan bahwa ada muatan politik di dalam pertemuan tersebut, maka hal itu bisa dijadikan sebagai salah satu pelanggaran,” ungkap Anggota Panwaslu Muna, Al Abbzal Naim, saat ditemui di Kendari belum lama ini. (Arn)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Daerah

To Top