Panwas Konsel Kesulitan Ungkap Kasus Netralitas PNS

Suarakendari.com – Hingga saat ini, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Konawe Selatan, masih kesulitan mengungkap keterlibatan PNS di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Banyaknya laporan yang masuk di meja Panwas tentang kasus tersebut, sampai sekarang belum bisa ditindaklanjuti sebab tidak mencukupinya alat bukti yang diajukan oleh pelapor.

Saat dikonfirmasi via selulernya belum lama ini, Ketua Panwaslu Konsel, Hajaruddin, mengatakan, ada tiga hal yang menjadi rujukan bagi Panwas dalam mengungkap kasus pelanggaran Pilkada ini. Pertama, memenuhi unsur-unsur pelanggaran, ke dua memenuhi syarat formil, dan ke tiga memenuhi syarat materil.

“Jika ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi, Panwas menyampaikan kepada seluruh stakeholder, tidak ada ampun untuk itu,” tegasnya.
Laporan masyarakat tentang kasus netralitas PNS ini, lanjutnya lagi, memang ada. Tetapi, dalam aturannya, pelaporan itu tidak boleh dilakukan secara lisan namun harus dilakukan secara tertulis. Ada laporan lisan, setelah dilakukan penelusuran tidak terbukti.

“Soal netralitas PNS, Panwas Konsel sedikit mendapat kendala dalam menelusurinya, apalagi untuk mengumpulkan bukti yang cukup sangat sulit ditemukan. Padahal, keterlibatan PNS dan aparatur desa, menjadi fokus Panwas Konsel, sejak dilantik sebagai pengawas pemilu,” lanjut Hajaruddin.

Kelemahan yang ada di Panwas Konsel saat ini, yakni setiap kasus yang dilaporkan itu, tidak mencukupi alat bukti untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

“Untuk itu, Panwas Konsel selalu melakukan supervisi dan koordinasi dengan pihak kecamatan dan aparatur desa, untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang nomor 5/2014 tentang apartur sipil negara (ASN),” katanya. (Arn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *