Connect with us

105 Desa di Bombana Terpaksa Dipimpin Pelaksana Tugas

Uncategorized

105 Desa di Bombana Terpaksa Dipimpin Pelaksana Tugas

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Sebanyak 105 Desa di Kabupaten Bombana dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Dari 116 Desa di Daerah Penghasil tambang emas ini hanya 11 Desa diantaranya, dipimpin oleh Kapala Desa (Kades) devenitif.

Pemkab Bombana terpaksa memilih pelaksana tugas sebagai pengganti Kades, akibat acuan hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pilkades secara serentak hingga kini, belum juga digodok oleh DPRD Bombana.

Padahal rancangan tersebut sudah tiga bulan lalu diajukan ke Dewan. Tapi hingga kini, acuan itu belum juga dibahas atau ditanggapi oleh para wakil rakyat.

“Rancangan itu sudah tiga bulan lalu kami ajukan. Kami tinggal menunggu bagaimana respon pihak DPRD,” pungkas Mahyuddin Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) Rabu, (25/2)

Akibat belum ada tanda-tanda kesiapan DPRD untuk membahasnya, terpaksa Pemkab menunjuk sejumlah PNS untuk dilantik menjadi pelaksana tugas mengganti 105 Kades yang telah berakhir masa jabatannya pertengahan Februari ini.

“Maunya kami itu, jika perdanya lekas tuntas. Bulan tiga ini kami siap gelar pelaksanakan pilkades secara serentak di Bombana. Tapi kendalanya, akibat perdanya belum juga digodok. Ya..Kami menunggu,” terang Mahyuddin.

Mantan Kepala Kesbangpol Bombana mengaku, sebagian PNS pengganti para Kades yang berakhir masa jabatannya tersebut sudah dilantik oleh camat masing-masing. “semua pelaksana tugas sudah ditunjuk. Semuanya diusulkan oleh camat setempat. Bahkan sudah banyak yang dilantik oleh camatnya masing-masing,” ujarnya.

Terpisah, Heryanto, anggota DPRD Bombana mengakui rancangan pilkades serentak itu sudah di Meja DPRD. Namun Politisi Golkar ini, menegaskan rancangan itu belum dibahas akibat Dewan masih merampungkan sejumlah agenda diantaranya penyusunan Prolegda.

Selain itu, kata Heryanto, Dewan juga masih menyusun Raperda tentang tata cara penyusunan Perda. “Padatnya agenda DPRD, sehingga pembahasan sebuah Raperda itu, punya skala prioritas. Bukannya kami sengaja menunda atau apa, tapi mendahulukan dulu yang prioritas,” tukasnya. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top